Download This is law of investment in Indonesia and more Cheat Sheet Law in PDF only on Docsity!
SALINAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk mendukung pencapaian target penanaman modal dan peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 202 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 2 Nomor 208 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal. BAB II KEGIATAN DAK NONFISIK Pasal 2 (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal terdiri atas kegiatan: a. pengawasan Penanaman Modal; b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan d. penyusunan bahan promosi Penanaman Modal. (2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota. (3) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP provinsi.
b. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. (2) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan luring dan/atau daring melalui rapat/pertemuan dengan narasumber yang kompeten. Pasal 5 (1) Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara luring dan/atau daring melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten. (2) Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan c. evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Pasal 6 (1) Kegiatan penyusunan bahan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa penyediaan video promosi digital sebagai bahan promosi Penanaman Modal. (2) Penyediaan video promosi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang/jasa.
(3) Penyediaan video promosi digital sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) paling sedikit memuat informasi: a. proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal; dan b. testimoni Pelaku Usaha. BAB III PENGELOLAAN Pasal 7 Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. pelaporan; dan e. monitoring dan evaluasi. Pasal 8 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden. (2) Menteri menetapkan target output kegiatan dan rincian alokasi anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dengan mengacu pada rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal; dan b. rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. (4) Perencanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf a paling sedikit memuat:
Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dalam APBD sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 10 (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: a. menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan b. rincian alokasi per menu kegiatan yang dapat disesuaikan dengan prioritas setiap daerah. Pasal 11 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota kepada Kementerian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK). (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per jenis kegiatan, yang terdiri atas: a. realisasi kegiatan; b. realisasi penyerapan anggaran; dan c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. Pasal 1 2 (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; b. realisasi kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal;
c. realisasi penyerapan anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal; dan d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian dalam hal ini unit deputi yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit deputi yang menyelenggarakan urusan bidang promosi Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. Pasal 1 3 (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. BAB IV PEMBINAAN Pasal 1 4 (1) Kementerian sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota pengelola DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan, dan pelatihan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022 MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAHLIL LAHADALIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1372
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi, dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target Penanaman Modal dan peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menjalankan beberapa fungsi antara lain pelaksanaan promosi melalui koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi, pengembangan dan fasilitasi promosi dalam negeri dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui pelaksanaan
- Meningkatkan minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah. D. Sasaran Sasaran kegiatan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk:
- Tercapainya target realisasi Penanaman Modal sesuai RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya;
- Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebesar 20% dari tahun sebelumnya; dan
- Meningkatnya kontribusi investasi dalam negeri. E. Ruang Lingkup
- Lingkup Wilayah DAK Nonfisik dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- Lingkup Kegiatan/Menu Kegiatan a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, melalui tahapan:
- analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
- inspeksi lapangan; dan
- evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha. Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah baik provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
- bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi: i. subsistem pelayanan informasi; ii. subsistem Perizinan Berusaha; iii. Perizinan Berusaha berbasis risiko; iv. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; v. hak akses; vi. kriteria usaha; vii. gambaran umum Sistem OSS; viii. alur permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU); dan ix. media layanan konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi: i. pengawasan rutin dan pengawasan insidental; ii. LKPM; iii. pembatalan sertifikat standar atau izin; iv. pencabutan Perizinan Berusaha; v. pengaduan; vi. pengenaan sanksi administratif; dan vii. profil Pelaku Usaha.
- DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota melakukan survei pemanfaatan kegiatan kepada Pelaku Usaha dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Anak Lampiran I). c. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang meliputi:
- identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Anak Lampiran II);
d) penentuan lokasi; e) pemilihan talent; f) pemilihan Pelaku Usaha yang akan memberikan testimoni; g) pemilihan elemen audio dan visual; dan h) pemilihan Video Editing Tools.
- produksi, merupakan proses creative di lapangan antara lain meliputi: a) shooting (pengambilan gambar testimoni Pelaku Usaha); dan b) pengambilan gambar di lapangan dan pengumpulan video.
- pasca produksi, merupakan proses creative editing dan finishing antara lain: a) editing video; b) motion graphic; c) music compose and mixing; d) voice over talent; dan e) subtitle. DPMPTSP provinsi membuat Laporan Triwulan Kegiatan Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal di Daerah (Anak Lampiran V). e. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, dilakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan kriteria: a) Warga Negara Indonesia (WNI); b) tingkat pendidikan paling rendah Diploma III; c) memiliki dan memahami perangkat komputer; d) bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM; e) bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah atau kepala DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota. f. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara bertugas: a) memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS, yang meliputi subsistem pelayanan informasi, subsistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dan subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; Subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko meliputi: i. pengawasan rutin dan pengawasan insidental; ii. LKPM; iii. pembatalan sertifikat standar atau izin; iv. pencabutan Perizinan Berusaha; v. pengaduan; vi. pengenaan sanksi administratif; dan vii. profil Pelaku Usaha. b) memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan c) membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPTSP (Anak Lampiran VI). F. Hasil Kegiatan Hasil kegiatan DAK Nonfisik terdiri atas: a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal, meliputi:
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Sistem OSS (Anak Lampiran VII);
- LKPM melalui Sistem OSS bagi Pelaku Usaha kecil, menengah, dan besar (Anak Lampiran VIII);
- penilaian kepatuhan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan
- pemutakhiran profil Pelaku Usaha, melalui Sistem OSS.
